Solusi Bansos Tepat Sasaran – Presiden Jokowi telah memasang target jumlah warga sangat miskin di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024. Dan, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit pada Maret 2018. Namun sayangnya, akibat pandemi Covid-19, capaian fantastis itu tidak mampu bertahan lama. Data rilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan setelah pandemi kembali menyentuh dua digit di angka 10,14.
Sebenarnya angka kemiskinan itu bisa saja lebih tinggi jika pemerintah tidak tanggap mengambil kebijakan yang tepat untuk menahan dampak sosial akibat pandemi. Salah satunya melalui program perlindungan sosial yang menjadi upaya paling krusial untuk menangani dampak pandemi setelah kesehatan.
Melalui program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 495 triliun pada 2020.
Solusi Bansos Tepat Sasaran
Selain permasalahan kualitas data penerima, salah satu penyebabnya adalah skema penyaluran bantuan yang masih bersifat konvensional.
Dari sistem pembayaran tersebut, saya melihat celah permasalahan; pertama, potensi retur yang sangat besar terjadi akibat kesalahan data penerima sebagaimana sering terjadi pada pembayaran bansos secara massal oleh KPPN. Kedua, penarikan uang bansos dengan ATM oleh pihak yang tidak berhak (oknum pendamping). Ketiga, penerima bansos tidak dapat menerima uang sebesar nilai bantuan karena adanya saldo minimal rekening.
Keempat, potensi adanya pungutan liar oleh oknum koruptif. Kelima, panjangnya birokrasi pertanggungjawaban penyaluran bansos, termasuk lemahnya kontrol pertanggungjawaban atas uang yang gagal salur.
Sistem ini menjadi jembatan konfirmasi kevalidan data rekening antara Kemensos dengan bank Himbara sebelum pengajuan SPM ke KPPN.
Dari hasil penggunaan sistem ini, jumlah gagal transfer berkurang secara signifikan dari puluhan ribu KPM menjadi kurang dari 500 KPM saja setiap tahapnya. Salah satunya adalah penggunaan rekening virtual (virtual account).
Rekening virtual sesungguhnya telah berlangsung cukup lama di dunia perbankan dan semakin meningkat seiring dengan perkembangan era digital 4.0.
Kemenkeu c.q DJPb juga telah memanfaatkan rekening virtual untuk merestrukturisasi rekening bendahara pengeluaran.
Sistem rekening virtual bendahara tersebut dapat di adopsi untuk keperluan penyaluran bansos. K/L penanggungjawab bansos dari hasil kerjasama dengan bank Himbara, cukup membuat rekening induk penampungan dan meminta bank melakukan pembukaan rekening para penerima manfaat dalam bentuk rekening virtual berbasis data penerima bansos.
Solusi Bansos Tepat Sasaran
Setelah pencairan, selanjutnya saldo-saldo rekening virtual tersebut akan terkonsolidasi secara terpusat pada rekening induk secara realtime.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas akan lebih terjaga, karena seluruh saldo rekening virtual akan terkonsolidasi pada rekening induk.
Kelima, penerima manfaat dapat menarik uangnya sesuai dengan nominal besaran bansos karena sifat rekening virtual tanpa saldo minimal. Keenam, penerima dapat memanfaatkan kartu debit rekening virtual untuk penarikan uang via ATM atau berfungsi sebagai dompet elektronik.
Ketujuh, bagi Kemenkeu selaku BUN, pemantauan rekening akan jauh lebih mudah, karena cukup memantau rekening induk saja pada dashboard monitoring. Sedangkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penggunaan dashboard monitoring dapat memudahkan audit bansos secara berkala.
Ke depannya, skema ini dapat dikembangkan dengan pelibatan agen lakupandai yang saat ini telah tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Berdasarkan data OJK, jumlah agen lakupandai sampai dengan 2019 telah mencapai 1,14 juta agen.
Dengan rekening virtual, skema penyaluran akan jauh lebih efektif dan efisien. Banyak prosedur birokratis yang dipangkas, sekaligus mencegah perilaku koruptif pengelolanya. Namun demikian, keberhasilan skema ini sangat bergantung dengan kualitas data penerima.
Sebagaimana besi yang mudah dibentuk saat panas, maka momentum pandemi ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk penyempurnaan penyaluran bansos. Apabila hal ini dapat direalisasikan, harapannya program perlinsos dapat mencapai tujuan utamanya yaitu tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah.